Jakarta, CNBC Indonesia – Para pengusaha di Indonesia telah meminta pemerintah untuk menghapus kebijakan cuti bersama atau menghapus libur untuk bidang usaha tertentu. Mereka pun telah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam hal tersebut.
Menurut mereka, cuti bersama karyawan di bidang usaha tertentu memiliki efek domino yang bisa mengganggu kegiatan ekonomi usaha lainnya.
Hal itu disampaikan pengusaha nasional saat merespons kemacetan parah yang sempat terjadi di jalur menuju pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (15/5/2024) kemarin.
Pasalnya kemacetan horor truk-truk kontainer di Jl. Raya Yos Sudarso – Sulawesi dan Jampea Tanjung Priok itu sebagai dampak dari libur panjang di pekan sebelumnya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno kepada Kabar Petangpekan ini menyebut Pelabuhan Laut Tanjung Priok atau mana pun yang melayani impor dan ekspor seharusnya buka selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.
“Tidak ada libur karena jadwal kapal luar tidak mengikuti waktu libur Indonesia,” katanya.
Ia menyebut perlu ada peraturan dari pemerintah agar tak ada libur bagi kegiatan usaha terkait pelayanan publik. Benny menyebut regulasi dimaksud cukup berupa Keputusan Presiden (Keppres).
“Keputusan Presiden saja, untuk pelayanan publik jangan pernah ada libur dan 24 jam. Kan masyarakat tidak libur dari aktivitas sebagai manusia, petugasnya bisa diatur hari dan jam kerjanya,” ujar Benny.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan. Ia mengatakan kemacetan yang terjadi kemarin adalah efek libur panjang.
