Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menandatangani pakta yang mencakup klausul yang mengharuskan negara-negara tersebut untuk saling membantu jika salah satu dari mereka diserang.
Dimasukkannya klausul pertahanan bersama dalam kemitraan strategis komprehensif mereka, yang digambarkan Kim sebagai “aliansi”, akan menambah kekhawatiran negara-negara barat atas meningkatnya hubungan ekonomi dan militer antara Korea Utara dan Rusia. Kesepakatan itu diselesaikan pada Rabu (19/6/2024) setelah pembicaraan berjam-jam di ibu kota Korea Utara, Pyongyang.
Pakta tersebut juga memperbesar kekhawatiran negara-negara Barat mengenai potensi bantuan Rusia untuk program rudal atau nuklir Korea Utara.
NBC News melaporkan bahwa para pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) yakin Putin memberi Korea Utara teknologi kapal selam nuklir dan rudal balistik sebagai imbalan atas senjata untuk perangnya di Ukraina.
Mengutip enam pejabat senior AS, jaringan berita AS mengatakan pemerintahan Biden khawatir Rusia mungkin membantu Korea Utara menyelesaikan langkah-langkah akhir yang diperlukan untuk mengerahkan kapal selam pertamanya yang mampu meluncurkan rudal bersenjata nuklir.
Belum jelas apakah dukungan Rusia terhadap rudal balistik akan menunjukkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat, atau rudal balistik jarak pendek yang menurut laporan Korea Utara telah disuplai ke Rusia selama perang dan juga dapat digunakan dalam perang jika terjadi konflik skala besar dengan Korea Selatan.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyatakan kekhawatirannya sebelum pertemuan puncak.
“Kami tentu juga prihatin dengan potensi dukungan yang diberikan Rusia kepada Korea Utara dalam mendukung program rudal dan nuklir mereka,” katanya, dilansir The Guardian.
Pejabat tinggi pengawasan senjata AS, Wakil Menteri Luar Negeri Bonnie Jenkins, mengatakan dia yakin Korea Utara tertarik untuk memperoleh pesawat tempur, rudal permukaan-ke-udara, kendaraan lapis baja, peralatan atau bahan produksi rudal balistik, dan teknologi canggih lainnya dari Rusia.
Perubahan Kebijakan
Para ahli mengatakan bantuan langsung untuk program senjata rezim Korea Utara akan menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Rusia sejak berakhirnya perang dingin, yang sebagian didorong oleh kebutuhan medan perang di Ukraina.
James Acton, salah satu direktur program kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan: “Gambaran besarnya adalah seberapa besar Rusia mengevaluasi kembali kepentingannya terhadap Korea Utara yang memiliki senjata nuklir.”
Rusia mungkin memandang Korea Utara yang memiliki senjata nuklir sebagai sebuah “fait accompli”, katanya, dan telah beralih dari kebijakan yang dengan enggan menentang proliferasi bersama Amerika Serikat menjadi menerima dan melindungi rezim tersebut dengan imbalan bantuan material yang sangat dibutuhkan dalam perang di Ukraina.
