Penerapan perbaikan sistem administrasi perpajakan ini sebetulnya dalam jangka pendek lebih dibutuhkan Indonesia, ketimbang membentuk lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara (BPN) yang rencana akan dibangun oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mari mengatakan, ini karena pembentukan lembaga baru membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan bila kerjanya tidak fokus untuk memperbaiki sistem administrasi dan ekstensifikasi basis pajak, maka tidak akan signifikan menaikkan penerimaan pajak maupun rasionya.
“Saya punya pengalaman memisahkan perindustrian dan perdagangan, kemudian menggabungkan pariwisata dengan ekonomi kreatif, jadi untuk membangun badan atau lembaga baru dalam birokrasi itu akan memerlukan waktu,” tutur wanita yang juga pernah menjabat sebagai menteri perdagangan serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif RI itu.
Berkaca dari lembaga khusus penerimaan di negara lain, seperti The Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, Mari mengatakan, fokus mereka pun bukan meningkatkan penerimaan negara, melainkan terbatas hanya pada intensifikasi atau meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
“Karena kita memahami bahwa sekarang kan ada dua objektif yang jadi KPI (key performance index) petugas pajak yaitu mengejar revenue target, at the same time dia juga harus mengejar compliance. Kalau kita bayangkan IRS di AS dia tugasnya hanya compliance dan tidak diberikan tugas revenue,” ujar Mari.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Data Ulang, Anies Mau Petugas Pajak Susuri Jalanan Jakarta!
(arm/mij)
